oleh

Targetkan Predikat A, Pemkab Lebak Tingkatkan Kualitas SAKIP

-Nasional-68 views

JAKARTA | InteraksiMedia.com – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, menargetkan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapat predikat A.

Menurut Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, dalam implementasi SAKIP, pemerintah Kabupaten Lebak mendapatkan beberapa manfaat yakni dapat mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten dan perangkat daerah, juga memudahkan dalam menentukan program yang bersifat prioritas serta pendukung. Kemudian bisa merubah paradigma kerja menjadi kinerja yang menghasilkan efisiensi anggaran.

“Pemerintah Kabupaten Lebak telah menerapkan SAKIP pada tahun 2018, sehingga bisa mengefisiensi anggaran sebesar Rp441 miliar,” kata Bupati Lebak, Jum’at (1/2/2019) pada acara Penyusunan dan Pemaparan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah di Grand Kemang Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Lebak jelas Iti, terus berkomitmen meningkatkan SAKIP, salah satu langkah yang dilakukan dengan percepatan integrasi pada tiga sistem, diantaranya sistem perencanaan (e-planning), sistem penganggaran (e-budgeting) dan sistem kinerja atau (e-sakip) dan tiga sistem tersebut sudah masuk dalam APBD 2018-2019.

Ia menegaskan, upaya lain yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan menjalankan dan memaksimalkan agenda reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun 2019 kami targetkan perangkat daerah harus ada yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pemkab Lebak menargetkan predikat A dari sebelumnya predikat BB,” tegasnya.

Sementara, Muhamad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat membuka acara Penyusunan dan Pemaparan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah menyatakan, ketidakselarasan anggaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Visi Kepala Daerah menjadi penyebab utama tidak tercapainya tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sebenarnya.

“Masih banyak daerah yang melaksanakan kegiatan tapi tidak nyambung dengan Visi Kepala Daerah, karena itu tujuan SAKIP yang sebenarnya tidak tercapai,” kata Yusuf Ateh

Kondisi tersebut kata Muhamad Yusuf Ateh, membuat sasaran SAKIP tidak terbangun secara sempurna karena ada kelemahan dalam penyusunan perencanaan.

“Visi Kepala Daerah merupakan indikator kinerja utama dalam penyusunan anggaran beserta target yang terukur,” pungkasnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed