oleh

Diminta Mempraktikan Keterbukaan Informasi, Solihin: 85 Desa Saya Kirimi Surat Permohonan Data

LEBAK | Seorang warga Kabupaten Lebak, Banten Solihin, melayangkan surat permohonan data ke puluhan desa di Kabupaten Lebak terkait kegiatan yang di danai anggaran Dana Desa (DD).

Menurut Solihin, selain bagian dari pada haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi publik secara utuh sesuai Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu juga kata dia, sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi.

“Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan,” kata Solihin, Jum’at (13/9/2019) di Rangkasbitung.

“Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, Undang -Undang Desa mengkontruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa diberikan hak untuk turut memegang kendali.

“Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk tidak memberikan data yang di mohonkan oleh pemohon demi terciptanya Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Solihin menegaskan, sebanyak 85 desa dari 340 desa di Kabupaten Lebak telah ia kirimi surat permohonan data terkait penggunaan Dana Desa sesuai mekanisme dan peraturan. Bahkan kata dia lagi, sejumlah desa di Kabupaten Lebak telah mengikuti sidang di Komisi Informasi (KI) Banten.

“Permohonan informasi publik yang saya mohonkan diantaranya RAB, Petunjuk dan Pelaksanaan Teknis, harian HOK, mingguan HOK, data penerimaan upah dan pekerja, data pekerja pada kegiatan pola padat karya dan nota pembelanjaan,” pungkasnya. (emo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed