oleh

Pemkab Lebak Berhasil Pertahankan WTP Pengelolaan APBD

LEBAK | Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan APBD tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

WTP dari BPK soal pengelolaan APBD yang diraih Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2018 yang ke empat kalinya.

Pernyataan tersebut dikatakan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna kedua yang membahas tentang kinerja pengelolaan APBD tahun anggaran 2018, di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak, Senin (8/7/2019).

Namun demikian jelas Iti, hasil pemeriksaaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018, memberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Sampai tahun 2019 yang telah ditindaklanjuti sebesar 84,88%, ini menjadikan Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah dengan presentase terbesar se-Provinsi Banten. 

“Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2018 hasil audit BPK sebesar Rp252,955 miliar lebih yang diperoleh dari adanya pelampauan penerimaan pendapatan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Kewajiban pada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan,” jelas Iti.

Lebih lanjut Iti memaparkan, total SILPA sebesar Rp252,955 miliar lebih dan SILPA yang dapat dipergunakan sebesar Rp70 miliar lebih karena terdapat kas yang dibatasi penggunaannya (Restriced Cash) yaitu, SILPA FKTP, BLUD dan Dana BOS sebesar Rp73,26 miliar lebih, SILPA dari DAK Fiksi sebesar 4,97 Milyar rupiah lebih, SILPA DAK Non Fiksi sebesar Rp46,79 miliar, SILPA dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp8,7 miliar, SILPA dari DID sebesar Rp57 Juta, SILPA lanjutan dari retensi sebesar Rp35 miliar, SILPA dari pelampauan penerimaan PAD dan Penghematan belanja yang sudah dipakai dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp12 miliar, SILPA pelampauan PAD yang dialokasikan untuk dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk pemerintahan desa sebesar Rp1,58 miliar lebih.

“Keberhasilan pengelolaan APBD Tahun 2018 yang epektif dan efisien merupakan peningkatan kinerja dan reformasi diberbagai bidang. Keberhasilan ini harus kita pertahankan terus,” pungkasnya (emo/hmsl)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed