oleh

Diyakini Menabrak Aturan, Kades Jangan Menjadi Penyedia BJ Anggaran DD

-Berita, Lebak-144 views

LEBAK | Berpotensi dan diyakini akan menabrak larangan, Kepala Desa di Kabupaten Lebak, Banten diminta jangan memaksakan diri menjadi penyedia barang dan jasa dari anggaran desa.

Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan mengatakan, bila merujuk kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29, bahwa Kepala Desa sebagai individu yang ikut menjadi penyedia barang dan jasa dari anggaran desa itu berpotensi dan dapat diyakini akan menabrak larangan sebagaimana ayat a s/d e. Karena sulit menghindari terjadinya konflik of interest.

“Sebenarnya UU desa ini juga membuka bahkan mendorong Kepala Desa bukan sebagai individu untuk berusaha dengan mendirikan Bumdes sebagaimana pasal 87,” kata Halson, kepada wartawan belum lama ini. 

Senada disampaikan Firman, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor Dinas PMD Lebak. Pengadaan barang dan jasa di desa menurut Firman, dilakukan secara sederhana.

“Kalau penyedia barang dan jasa tersebut Kades, mestinya tidak boleh dilakukan. Karena akan menimbulkan conflict kepentingan terhadap jabatannya sebagai Kades,” ungkapnya. (emo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed